Perkebunan Sawit dengan Persoalannya

Perkebunan Sawit dengan Persoalannya

Pemberitaan seputar permasalahan perkebunan sawit agaknya terus menghiasi sejumlah media massa di Kalimantan Barat dalam setahun dan bahkan dalam dua tahun terakhir. Beragam dinamika sebagai ekses dari kebijakan pembangunan berorientasi kepentingan ekonomi ini mengemuka dan bahkan diantaranya mengisi halaman muka sejumlah koran harian di daerah ini. Majalah Kalimantan Review cenderung lebih intensif memberitakan isu sawit dan permasalahannya dalam setiap edisi. Selanjutnya media elektronik televisi dan radio juga tidak ketinggalan memberitakan isu seputar perkebunan sawit.

Lebih khusus, Radio Republik Indonesia dalam sebuah program talkshow Jumat (18 Februari 2011), mengangkat topik bertema; Menyikapi Kriminalisasi dan Pemiskinan Petani Sawit di Kalbar. Pada talkshow itu, dihadiri dari tiga unsur narasumber yakni dari Divisi Riset dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam anggota Komisi B DPRD Kalbar, NCH Saiyan dan Ibrahim Banson sekalu Ketua Perhimpunan Pekerja Kelapa Sawit Rakyat (P2SR) Kalimantan. Talkshow itu sendiri dipandu oleh Abrar Anas penyiar RRI Pontianak.

Di ruang studio Radio Republik Indonesia (RRI) Pro I yang kedap suara didominasi warna biru berukuran 5 x 6 meter tersebut, perbincangan kami pun mulai mengudara tepat pukul 16.00 wiba yang diawali pengantar oleh sang Penyiar menyapa pendengar. Para narasumber diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pandangan awal mengenai perkebunan kelapa sawit. Sesi itu dimulai dari Hendrikus Adam yang memaparkan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi primadona pemerintah, namun pada faktanya banyak persoalan di balik perkebunan tersebut.

”Perkebunan sawit saat ini memang dijadikan primadona oleh pemerintah dengan dalih untuk mensejahteraan rakyat, tetapi faktanya tidak sedikit persoalan yang muncul sebagai dampak hadirnya kebijakan di sektor ini. Kriminalisasi sebagaimana dialami warga dan terjadi dibeberapa daerah Kalimantan Barat adalah realita yang sungguh terjadi. Disamping itu orientasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pembangunan perkebunan sawit selama ini seringkali mengabaikan konsep pembangunan berkelanjutan yang mestinya tidak mengabaikan aspek sosial budaya dan lingkungan hidup,” papar Hendrikus Adam.

Walhi Kalbar yang diwakili Hendrikus Adam juga menyampaikan terjadinya inskonsistennya kebijakan terkait dengan pembangunan model global pembangunan seperti halnya kebijakan perkebunan sawit. ”Pemerintah Daerah Kalbar saja misalnya telah menetapkan luasan pengembangan perkebunan sawit 1,5 juta Ha saja untuk perkebunan sawit, tetapi faktanya saat ini izin yang dikeluarkan untuk perkebunan sawit oleh pemerintah kabupaten di Kalbar mencapai hampir 4 juta Ha. Ini salah satu contoh ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan sawit di Kalbar,” paparnya.

Ketua P2SR, Ibrahim Banson, SH, menyampaikan kalau persoalan perkebunan kelapa sawit menjadi primadona untuk mensejahterakan rakyat. Namun menurutnya telah terjadi adanya ketidakseimbangan antara apa yang dilakukan pemodal (investor) dengan apa yang dimau oleh masyarakat. ”Perusahaan selama ini katanya ingin mensejahterakan, tetapi kenyataannya sebaliknya. Nah persoalan seperti ini perlu dikaji dan tata lebih baik kedepan,” terang Banson.

Ibrahim Banson menambahkan bahwa persoalan terkait dengan perkebunan sawit selama ini terutama dikarenakan oleh tidak singkronnya semua pihak dalam pelaksanaannya, baik pemerintah maupun investor. Ibrahim Banson menambahkan bahwa saat ini tidak sedikit investor yang nakal. Ia juga tidak menampik terjadinya keberpihakan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga terutama mengenai penyelesaian kasus yang hanya berpihak pada yang bayar, bukan pada warga yang sesungguhnya membutuhkan.

Narasumber dari anggota Komisi B DPRD Kalbar, NCH Saiyan menambahkan bahwa perkebunan sawit sudah terbukti tidak mensejahterakan rakyat. Dalam banyak kasus warga yang menolak seringkali diancam, ditangkap, ditahan dan adili. ”Sawit bukan malah mensejahterakan, tetapi malah memiskinkan rakyat,” jelasnya. Pernyataan NCH Saiyan tersebut, berkaca dari sejumlah persoalan kriminalisasi yang dialami masyarakat di sejumlah daerah Kalbar akhir-akhir ini.

Melalui talkshow intraktif itu beberapa penelfon mengeluhkan persoalan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Seperti yang disampaikan Kepala Binua Ngabakng di Kecamatan Sadaniang, Facharudin. Menurutnya dengan akan masuknya perkebunan sawit di daerahnya akan mengancam keberadaan hutan produksi yang juga diakui sebagai hutan adat masyarakat. Demikian pula Suryadi, mengeluhkan penggusuran atas lahannya tanpa persetujuan yang dilakukan perusahaan Lestari Alam Raya (LAR) yang saat ini beroperasi di daerah Capkala dan Segedong. ”Kami berharap agar PT. LAR menghentikan aktivitasnya,” pinta Suryadi.

Sebagaimana diketahui bahwa memang tidak sedikit persoalan yang saat ini sedang dialami warga Kalbar umumnya dan Masyarakat Adat khususnya, terkait dengan terjadinya kriminalisasi yang dialami sebagai dampak konflik sumber daya alam. Kasus-kasus dimaksud seperti; kasus di Semunying Jaya, Silat Hulu Ketapang, Kasus di Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu dan sejumlah daerah lainnya.

Mengingat peroalan perkebunan kelapa sawit yang memiliki multi dampak bagi lingkungan dan masyarakat adat, Hendrikus Adam menyampaikan pentingnya mendorong Masyarakat Adat untuk dapat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. ”Apa yang disampaikan dalam dialog ini hendaknya tidak hanya sampai diatas meja seperti ini, tetapi para narasumber sesuai dengan perannya hendaknya dapat melakukan perjuangan nyata untuk membantu warga yang saat ini terancam karena kebijakan pembukaan hutan skala besar. Apa yang dinyatakan oleh kedua narasumber lainnya tadi merupakan persoalan nyata masyarakat yang selama ini kami (Walhi Kalbar) perjuangkan,” harap Hendrikus Adam.

Jubata Bera, Masyarakat Pedalaman Akan Merana

Jubata Bera, Masyarakat Pedalaman Akan Merana

Ibarat pepatah “tak ada rotan, akar pun jadi”, demikian fenomena yang saat ini terjadi pada kondisi pohon durian (durio zibethinus) di perkampungan orang pedalaman yang mayoritas masyarakat Dayak. Makin berkurangnya kayu di hutan karena dibabat melalui aktivitas penebangan liar (illegal logging), perambahan hutan skala besar untuk perkebunan dan lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI), untuk lokasi pertambangan dan pembukaan hutan dengan motif mencari keuntungan ‘sebanyak-mungkin’, sepertinya telah memberikan ruang bagi proses pembabatan kayu khas lokal di sekitar hutan rakyat.

Penebangan pohon durian untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi konsumen dari luar dengan harga jual yang menggiurkan kini sedang marak terjadi. Tanaman khas yang syarat nilai sosial dan kultural bagi masyarakat pedalaman (Dayak) ini diambang kepunahan. Bila penebangan terus berlanjut, tidak mustahil buah dari tanaman durian yang baru bisa dipanen dengan usia mencapai puluhan tahun tinggal kenangan bagi generasi mendatang. Anak-anak hanya akan bisa gigit jari dan hanya akan dapat “memanen” durian dengan cara membeli. Sementara para orang tua terdahulu yang selama ini dikenal sebagai pewaris bagi generasinya, bisa jadi tidak akan pernah dianggap lagi karena generasi saat ini telah menggadaikan pohon durian untuk dijual, memenuhi kebutuhan jangka pendek. Penebangan pohon durian marak terjadi di beberapa tempat, terutama di Kabupaten Landak. Siapa yang masih peduli?

Fenomena penebangan pohon durian saat ini marak terjadi dibeberapa tempat menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Permenhut ini dikeluarkan tertanggal 24 Agustus 2007.

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) berdasarkan Pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat. Dalam hal pemberian izin, pasal 5 menyebutkan: (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU.

Sedikitnya sebanyak 21 jenis kayu rakyat yang pengangkutannya menggunakan SKAU seperti berikut ini.

No.	Nama Perdagangan	Jenis Botani
1.	Akasia	Acasia sp
2.	Asam Kandis	Celebium dulce
3.	Bayur	Pterospermum javanicum
4.	Durian	Durio zibethinus
5.	Ingul/Suren	Toona sureni
6.	Jabon/Samama	Anthocephalus sp
7.	Jati	Tectona grandis
8.	Jati Putih	Gmelina arborea
9.	Karet	Hevea braziliensis
10.	Ketapang	Terminalia catappa
11.	Kulit Manis	Cinamomum sp
12.	Mahoni	Swietenia sp
13.	Makadamia	Makadamia ternifolia
14.	Medang	Litsea sp
15.	Mindi	Azadirachta indika
16.	Kemiri	Aleurites mollucana sp
17.	Petai	Parkia javanica
18.	Puspa	Schima sp
19.	Sengon	Paraserianthes falcataria
20.	Sungkai	Peronema canescens
21.	Terap/Tarok	Arthocarpus elasticus

Sumber: Permenhut nomor P. 33/Permenhut-II/2007

Sedangkan jenis-jenis kayu seperti Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi dan Waru tidak menggunakan dokumen SKAU maupun Surat keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) cap “KR” (kayu rakyat), namun cukup menggunakan nota yang diterbitkan penjual (Pasal 10a poin 1) dengan menggunakan materai.

Dalam pasal 11 ayat 2 selanjutnya menyebutkan bahwa pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU sebagaimana dimaksud pada Lampiran Permenhut dan Nota sebagaimana dimaksud Pasal 10a Peraturan ini, menggunakan SKSKB cap “KR”. Mengenai kayu olahan produk industri primer hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan atau lahan rakyat, pengangkutan dari industri tersebut menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atas nama industri yang bersangkutan (Pasal 10). Berdasarkan uraian diatas, data terkait tanaman jenis tengkawang belum dicantumkan dalam ketentuan ini. Padahal untuk, wilayah Kalimantan khususnya jenis tanaman ini termasuk tanaman khas warga.

Menggiurkan

Harga yang menggiurkan ternyata mampu meluluhkan hati empunya pohon durian mengikhlaskan pohon durian untuk di tebang. Berbagai ukuran dari kayu olahan pohon durian dengan harga yang pantastis. Menurut Wawar (19), warga Betung Pulai yang bekerja sebagai penggergaji pohon durian mengaku harga jual setiap kayu olahan sangat berpariasi, tergantung ukurannya. Sebagai penggergaji kayu, dalam setiap batang kayu persegi Wawar hanya mendapat upah sebesar Rp. 8.000 hingga Rp. 15.000. Dengan besaran upah tersebut, ia mengaku bisa mendapat penghasilan berkisar Rp. 100.000 hingga Rp. 500.000 dalam setiap harinya. “Harga jual untuk kayu sepanjang empat meter dengan masing-masing ukuran; 10 cm x15 cm = Rp 85.000, 10 cm x12 cm = Rp 65.000, 10 cm x 10 cm = Rp 35.000, 8 cm x 8 cm = 30.000 dan 12 cm x 12 cm = 55.000,” jelasnya.

Bukan hanya membeli dalam jenis kayu jadi, pohon durian yang masih tegak menurut Wawar juga biasanya dibeli secara borongan dengan harga yang tinggi. “Pernah dua pohon durian dihargai sebesar Rp. 4.900.000. Bahkan dalam satu kompokng parenean (wilayah tembawang kerabat) yang hanya terdapat sekitar 21 batang saja, di beli dengan harga 25 juta rupiah. Punya kami kemarin hanya empat pohon saja yang sebenarnya sering berbuah lebat, dibeli seharga delapan juta rupiah. Sebenarnya sayang sih menjualnya, apa lagi mau berbuah, tetapi apa boleh buat,” kisah Wawar kepada KR.

Di Kecamatan Sengah Temila, beberapa kepala desa yang mendapatkan SK untuk penerbitan SKAU menurut Drs. Mardiro, Kades Senakin, Kecamatan Sengah Temila meliputi wilayah desa Saham, Sidas, Senakin dan Tonang. Tidak semua kades menurut Mardiro diberi wewenang untuk meneritkan SKAU. “Sebenarnya yang dianjurkan untuk ditebang, durian yang tidak produktif lagi, buahnya tidak baik dan pohonnya sudah tua. Cuma karena kondisi ekonomi sekarang, sehingga pohon yang produktif dan muda juga ditebang. Malah yang ditebangi tanaman parenean,” jelasnya pada KR.

Umumnya menurut Mardiro, para kades yang terpilih dalam SK untuk penerbitan SKAU adalah mereka yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu Rakyat yang disenggarakan pihak terkait di Pontianak. Ia adalah salah seorang peserta saat itu. Meskipun sebagai Kades Senakin, namun Mardiro mengaku diberi kewenangan untuk menerbitkan SKAU untuk wilayah Desa Gombang, Aur Sampuk dan Sebangki.

Mardiro mengaku telah menerbitkan sebanyak 80 SKAU. Dalam setiap sebuah SKAU dihargai sebesar 2 juta rupiah dengan rincian distribusi meliputi Rp. 1,8 juta untuk Hutbun dan sebesar Rp. 200.000 masuk kas desa. Dalam setiap satu kendaraan angkutan, mesti dilengkapi sebuah SKAU. Adapun kayu durian olahan yang diangkut biasanya menggunakan mobil bak kontainer dengan muatan berkisar hingga 19 kubik dalam setiap mobil angkutan di bawa ke Pontianak dan luar daerah (pulau Jawa).

Makarius Sidi, pemuda asal kampung Mamek, Kecamatan Menyuke mengaku turut prihatin dengan maraknya penebangan pohon durian akhir-akhir ini. “Jenis tanaman ini perlu dijaga, dan masyarakat hendaknya jangan mudah tergiur dengan harga yang ditawarkan. Pemda hendaknya mengambil kebijakan dan tidak membiarkan proses penebangan terus berlanjut,”jelas Mahasiswa MIPA Untan ini.

MEAN VALENTINE DAY

The love was made to be understand from mean valentine day

Love was made to be a man understand life

Learn from a women made I am mean  will love

I am thank with my mother

Because his was learned about life

And to my father, all success of me is her adventure

The valentine day I am became understand will there are parents in my live

Until I’m became a man my parents was made happy

Not can I’m give to our, only “thanks”

Mother and father I love you